Mengapa Musso Pulang

Oleh : Susanto Pudjomartono

PERISTIWA Madiun, 19 September 1948, masih menyisakan sejumlah tanda tanya. Hingga kini masih terjadi pro-kontra tentang hakikat peristiwa itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) menyatakan itu bukan pemberontakan atau kudeta, tetapi terpancing manuver Amerika Serikat yang ingin menghancurkan gerakan komunis di Indonesia. Pemerintah secara resmi menganggapnya pemberontakan, karena para pelakunya menyatakan mengganti pemerintah nasional di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta membentuk pemerintahan front nasional di bawah kepemimpinan PKI.

Pemicu utama pemberontakan itu adalah kedatangan Musso, tokoh komunis yang tinggal di Moskow sejak 1920-an, pada awal Agustus 1948. Mengapa Musso, setelah berpuluh tahun bermukim di Rusia, pulang ke Indonesia?

Sejumlah penulis menerka-nerka maksud kedatangan Musso. Penulis Amerika, A.C. Brackman, dalam bukunya Indonesian Communism: A History, dan Ruth McVey, dalam bukunya The Soviet View of the Indonesian Revolution, menuduh Musso kembali ke Indonesia atas perintah Rusia dengan sebuah rencana yang disusun di Moskow.

Dari Indonesia, Soe Hok Gie (almarhum), dalam skripsinya yang dibukukan, Orang-orang di Persimpangan Jalan (1997), menyimpulkan Musso menuliskan rencananya di luar negeri dan datang dengan sebuah konsep yang tegas. Menurut Himawan Soetanto, mantan Kepala Staf Umum ABRI, dalam bukunya Madiun, dari Republik ke Republik (2006), ”Maksud kedatangannya (Musso) di Indonesia tidak dapat diketahui, perintah atau kekuasaan dari Moskow, tetapi menjadi jelas kedatangannya membawa serta ’garis komunis internasional ortodoks’, garis keras Zhdanov.”

Beruntung sejarawan Rusia, Larissa Efimova, meneliti dokumen dari Central Committee of the All Union Communist Party (Bolshevik)—CCAUCP (B)—yang telah dideklasifikasi, khususnya arsip dari Departemen Luar Negeri Komite Sentral AUCP. Efimova menuliskan hasil risetnya dalam berkala Indonesia and the Malay World, Juli 2003, dengan judul ”Who Gave Instructions to the Indonesian Communist Leader Musso in 1948?”

Dari berbagai dokumen itu, Efimova, yang mengajar di Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), tidak bisa melacak adanya ”instruksi Moskow” pada Musso. Namun dari situ bisa dilacak sumber dan gagasan yang kemudian dikembangkan Musso menjadi konsep ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

Musso ke Indonesia pada 11 Agustus 1948, menyamar sebagai sekretaris Soeripno, Kepala Perwakilan RI di Praha. Sepekan setelah kembali ke Indonesia, Musso bertemu dengan Presiden Soekarno, yang telah dikenalnya semasa Soekarno muda tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya. Ketika Bung Karno meminta Musso membantu perjuangan Indonesia, Musso menjawab, ”Ik kom hier om orde te scheppen” (”Saya datang ke sini untuk menertibkan keadaan”). Suasana Indonesia waktu itu, tiga tahun setelah merdeka, sangat kacau. Konflik terjadi di antara berbagai kelompok dan partai yang berebut kekuasaan, terutama antara golongan Islam, nasionalis, dan kiri. Masing-masing kelompok mempunyai kekuatan bersenjata (laskar), TNI juga disusupi berbagai macam ideologi. Silih berganti kabinet jatuh, dan perdana menteri berganti.

Berbagai masalah tambah meruwetkan keadaan, antara lain saling tuduh antara mereka yang dianggap kolaborator Jepang dan Belanda, rencana pemerintah mengurangi jumlah tentara (reorganisasi dan rasionalisasi), serta munculnya Tan Malaka yang memimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR). Berbagai kelompok itu bertikai dalam menyikapi Perjanjian Renville dan menghadapi Belanda yang mau menjajah lagi.

Masalah lain, kehadiran pasukan Siliwangi, yang dipaksa mundur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, tak bisa diterima sebagian orang, sehingga sering terjadi penculikan dan konflik bersenjata. Setiba di Indonesia, Musso, yang diakui mewakili Kominform (nama semula Komintern—Komunis Internasional), segera mengkonsolidasi organisasi gerakan komunis yang dinilai kurang radikal. Dalam tiga pekan ia berhasil menyatukan tiga partai kiri: Partai Buruh, Partai Sosialis, dan Partai Komunis Indonesia, menjadi satu PKI.

Sejumlah organisasi kiri resmi bergabung, misalnya SOBSI (buruh) dan BTI (petani). Dalam Politbiro PKI yang baru Musso menjabat sekretaris jenderal. Dalam semalam, anggota PKI, yang semula 3.000 orang, menjadi 30 ribu orang. PKI juga memiliki kekuatan tempur yang kuat, terutama di Pesindo, sayap pemuda PKI. Beberapa tokoh secara terbuka mengakui mereka anggota PKI bawah tanah, seperti Amir Sjarifoeddin dan Tan Ling Djie.

Penyatuan ketiga partai itu satu dari tiga konsep Musso yang disebut ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia” tadi. Dua konsep Musso yang lain: perlu dibentuknya sebuah pemerintahan front nasional serta penyesuaian garis partai dengan garis keras Komintern, ”doktrin Zhdanov”.

Pengaruh Musso sangat kuat, dan konsepnya didukung seluruh jajaran PKI. Rupanya, untuk melaksanakan konsep itulah kelompok muda PKI di bawah pimpinan Ketua Pesindo, Soemarsono, pada 19 September 1948 merebut kekuasaan di Madiun dan mendeklarasikan terbentuknya sebuah pemerintahan front nasional yang dikuasai PKI. Pemerintahan di beberapa kota lain, seperti Ponorogo, Magetan, dan Pacitan, juga direbut PKI.

Dalam perebutan itu, mereka yang dianggap lawan PKI, khususnya pejabat pemerintah, pemimpin nasionalis, dan Masyumi, dibantai. Musso dan sejumlah pemimpin PKI, yang berada di luar kota, buru-buru bergabung dengan Soemarsono di Madiun, dan bendera merah PKI pun dikibarkan di daerah-daerah yang dikuasai PKI; Purwodadi, Blora, Cepu, Pacitan, dan Trenggalek.

Reaksi pemerintah nasional cepat dan tegas. Pada 19 September malam, Presiden Soekarno berpidato di RRI Yogyakarta, mengungkapkan terjadinya kup di Madiun, yang bermaksud mendirikan sebuah pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Musso, awal dari usaha merebut pemerintahan. Soekarno menawari rakyat untuk memilih: ”Ikut Musso dan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta.”

Panglima TNI Jenderal Soedirman diperintahkan menumpas pemberontakan itu. Pasukan Siliwangi yang melaksanakan tugas tersebut. Satu setengah jam setelah Presiden Soekarno berpidato, Musso membalas dengan berpidato lewat Radio Gelora Pemuda Madiun, mengajak rakyat melawan Soekarno-Hatta, ”budak imperialis”.

Kejadian di Madiun, kata Musso, adalah sinyal bagi rakyat untuk merebut kekuasaan negara. Penumpasan pemberontakan PKI oleh pasukan Siliwangi tidak berjalan lama. Dalam sebelas hari Madiun dapat direbut kembali, dan dalam tiga bulan seluruh kekuatan pemberontak ditumpas. Musso tertembak mati, sedangkan Amir Sjarifoeddin dan sebelas pemimpin PKI lainnya ditangkap dan dihukum mati di Karanganyar, Surakarta, atas perintah Gubernur Militer Surakarta Kolonel Gatot Soebroto.

Sejarawan Australia, M.C. Ricklefs, memperkirakan setidaknya 8.000 orang tewas akibat pemberontakan Madiun. Apakah konsep Musso itu instruksi Moskow? Efimova menemukan beberapa hal penting dari arsip yang diteliti. Salah satu tugas Musso di Moskow, ternyata, membuat laporan tentang perkembangan gerakan komunis di Indonesia.

Pada 23 Januari 1948, Musso dalam ”Catatan tentang Situasi di Indonesia” melaporkan kepada Komite Sentral AUCP (B) bahwa posisi kelompok sosialis dalam pemerintahan di Indonesia makin kuat. Kelompok sosialis sengaja tidak menonjolkan diri untuk menghindari serangan dari ”partai-partai reaksioner dan kelompok agama” yang anti-Soviet dan antikomunis. Hanya beberapa pemimpin Partai Sosialis dan Partai Buruh, seperti Amir Sjarifoeddin, Tamzil, dan Setiadjit, komunis yang mengaku sosialis yang ditampilkan ke depan.

Musso juga meyakinkan pemimpin Soviet, secara luas rakyat Indonesia bersimpati kepada Uni Soviet, bukan mereka yang komunis saja. ”Meski ada ancaman dari imperialis Amerika dan kelompok kanan Indonesia, kabinet Amir Sjarifoeddin pasti bisa bertahan,” kata Musso.

Celakanya, pada 23 Januari itu juga kabinet Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin bubar, dan digantikan kabinet Hatta. Esoknya, Departemen Kebijakan Luar Negeri AUCP (B) mendapat laporan dari dua pejabatnya yang mengomentari ”Catatan Musso”. Keduanya mengecam keras analisis Musso, yang terbukti tidak akurat. Mereka juga mengkritik taktik dan strategi PKI, yang mereka anggap salah tapi dibenarkan oleh Musso.

Situasi Indonesia dianggap mengkhawatirkan, sehingga dianggap perlu dilaporkan kepada pemimpin Soviet tertinggi. Maka, pada 18 Februari, sebuah laporan berjudul ”Situasi di Indonesia setelah Penandatanganan Persetujuan Belanda-Indonesia pada 17 Januari 1948” diserahkan kepada para anggota Politbiro Komite Sentral AUCP (B), seperti Stalin dan Molotov.

Laporan yang ditulis oleh Kepala Seksi Asia Tenggara Departemen Luar Negeri AUCP (B) Plishevsky berisi kritik dan analisis kesalahan PKI, antara lain mengakibatkan peralihan kekuasaan di Indonesia ke partai kanan. Di situ juga diuraikan analisis Musso pada 23 Januari yang ternyata tidak tepat. Karena laporan itulah Musso harus ke Indonesia untuk mengubah strategi dan taktik PKI.

Sebelum ke Indonesia, Musso mampir ke Praha dan tinggal beberapa pekan. Arsip-arsip yang diteliti Efinova mengungkapkan Musso cukup lama mempersiapkan rencana perubahan itu. Namun, ternyata ia sangat terpengaruh doktrin dan pengalaman partai komunis di Cina, Belanda, dan Cekoslovakia, yang tidak secara kaku menerapkan komunisme ala Soviet.

Dari Praha, Musso bertemu dan berunding dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda Paul de Groot bersama Soeripno. Dari Praha pula Musso mengirimkan beberapa laporan kepada AUCP (B). Dalam laporan tertanggal 4 Mei 1948, yang berjudul ”Garis Besar dari Tugas Komunis di Indonesia”, Musso menguraikan konsep perlu disatukannya gerakan kiri di Indonesia di bawah PKI.

Jadi, mengapa Musso pulang ke Indonesia? Kecaman terhadap Musso dari para pejabat AUCP (B) membuat Musso merasa bersalah dan kehilangan muka, hingga memutuskan untuk mengubah strategi PKI, yang dituangkannya dalam konsep ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

Musso yakin hanya dia yang mampu merealisasi konsepnya tadi. Maka ia pun kembali ke Indonesia pada 11 Agustus 1948. Ternyata Musso salah: PKI belum siap mengambil alih kekuasaan, dan terlalu meremehkan popularitas Soekarno-Hatta. Tatkala Soekarno menawarkan kepada rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atawa Musso, rakyat memilih Soekarno-Hatta.

Dalam waktu kurang dari tiga bulan, pemberontakan yang dipimpin Musso ditumpas. Pasukan PKI tercerai-berai para pemimpin PKI diburu dan dibunuh. Musso tertembak mati pada pertempuran kecil, 31 Oktober 1948.

*Wartawan senior, mantan Duta Besar Indonesia di Rusia

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/29/KL/mbm.20081229.KL129108.id.html

Read More..

TAN MALAKA DAN KEBANGKITAN NASIONAL

Oleh : Zulhasril Nasir

Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis? Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.

Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.

Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.

Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.

Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.

Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Madilog”

Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.

Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.

Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.

Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).

Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.

Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.

Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.

Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.

Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?

Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.

ZULHASRIL NASIR Guru Besar UI

Sumber : Kompas (Senin, 7 Juli 2008)

Read More..

Pemerintah Akan Uji DNA Tan Malaka

Pemerintah Akan Uji DNA Tan Malaka

Pemerintah melalui Departemen Sosial berniat membentuk tim forensik untuk menguji Deoxyribonucleic Acid (DNA) pejuang kiri Tan Malaka yang menurut sejarawan Belanda Harry A Poeze, kerangkanya dikubur di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. "Pak Menteri (Bachtiar Chamsyah) sangat menghormati hasil penelitian ini. Beliau setuju membentuk tim forensik untuk meneliti DNA Tan Malaka," kata Direktur Jenderal Kelembagaan Depsos Prof Dr Gunawan Sumodiningrat di Gedung Juang, Senin (30/7).

Gunawan di gedung itu dalam rangka menghadiri peluncuran tiga jilid buku terbaru karangan Harry A Poeze berjudul 'Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, De linkse Beweging en Indonesische Revolutien 1945-1949' atau 'Dihujat dan Dilupakan: Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949'. Edisi bahasa Indonesianya sedang diterjemahkan Hersri Setiawan, sastrawan kiri yang dipenjara di Pulau Buru antara 1969-1978, dan jilid pertama buku itu akan terbit paling cepat Januari 2008.

Menurut Gunawan, Menteri Bahctiar sejatinya berniat hadir di acara kemarin tapi mendadak diajak Presiden Susilo ke Cianjur, kemarin. Sedangkan menurut Harry, jika tim forensik itu kelak terbentuk, uji DNA Tan Malaka akan dicocokkan dengan seorang keponakannya bernama Zulfikar. "Pak Zulfikar ini anak dari Pak Kamaruddin Rasad, adik Tan Malaka," kata Harry. Zulfikar juga hadir di Gedung Juang. Dosen itu jadi salah satu narasumber Harry sejak 35 tahun silam. Tapi, dia baru diberitahu ihwal lokasi kuburan Tan Malaka sekitar sebulan lalu. "Tan Malaka tidak menikah sampai akhir hayatnya. Jadi, hanya saya yang paling dekat hubungan darahnya," kata Zulfikar.

Rencananya, jika sudah ada kepastian soal kerangka Tan Malaka, Departemen Sosial akan memindahkannya ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. "Tapi itu terserah pemerintah," kata Harry. Harry menuturkan, kesimpulan soal lokasi kuburan Tan Malaka diperolehnya dari banyak sumber, mulai dari para mantan aktivis Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan para veteran perang sampai dokumen di Kodam V/Brawijaya. "Saya bekerja seperti detektif," katanya, tersenyum. Ia berkesimpulan, prasasti di pinggir Kali Brantas dalam kota Kediri yang selama ini dipercaya sebagai lokasi eksekusi Tan Malaka, tidaklah benar. "Itu tempat pembunuhan tiga pengawal Tan Malaka, yang kemudian dibuang ke sungai," katanya.

Ia akhirnya sampai di Desa Selopanggung, sekira 20 Km di sebelah barat Kediri. Jalan menuju desa di lereng Gunung Wilis itu tidak dapat dimasuki kendaraan roda empat. Di desa itulah, pada 21 Februari 1949, dibantai satu pasukan yang dipimpin Soekotjo atas perintah sebuah divisi yang dipimpin Soengkono. Soekotjo kelak jadi wali kota pertama Surabaya di zaman Orde Baru.

Menurut Harry, motivnya adalah perselisihan paham di kalangan tentara, bukan atas perintah Soekarno-Hatta atau Jenderal Sudirman. Meskipun, Tan Malaka adalah penentang utama politik diplomasi Soekarno-Hatta. Seperti diketahui, Soekarno-Hatta pada masa revolusi fisik tidak berbaur dengan rakyat untuk bergerilya melawan agresi militer Belanda. Keduanya justru tidak melawan ketika dibuang ke luar Jawa. Sedangkan pimpinan tentara Jatim justru mendukung mereka. "Tan Malaka bilang, seperti Sudirman, seharusnya mereka ikut gerilya," tutur Harry. Sebelum ditangkap tahun 1949 itu, Tan Malaka juga pernah ditangkap tentara di bawah pimpinan Abu Bakar Lubis pada Maret 1996 atas tuduhan kudeta.

Saat itu, Muhammad Yamin sebagaimana terbaca dalam dokumennya yang dihibahkan ke Arsip Nasional RI, juga ikut mengecam tindakan sewenang-wenang rezim Sukarno-Hatta melalui pernyataan pers. Yamin sendiri kemudian dituduh kudeta oleh rezim Sukarno dalam Peristiwa 3 Juli 1946. Namun, sebagaimana dicatat sejarah, Yamin setelah itu justru jadi loyalis Sukarno dengan menjadi aneka menteri berkali-kali. Sedangkan terhadap Tan Malaka, Sukarno menggelarinya sebagai pahlawan nasional 14 tahun setelah kematiannya.

Ihwal benar-tidaknya pelaku pembunuhan Tan Malaka ini, Harry juga coba bertanya kepada janda Soekotjo yang tinggal di kawasan Darmo, Surabaya. "Tapi dia mengaku tidak tahu karena kejadiannya sebelum mereka menikah," kata Harry. Ia tak sempat bertanya kepada anak-anak Soekotjo barangkali pernah bercerita soal peristiwa itu.

Ada yang menarik dalam peluncuran buku kemarin. Harry untuk pertama kalinya memperdengarkan mars Partai Komunis Indonesia (PKI) berjudul 'Darah Rakyat' dan mars Partai Murba. "Saya minta tolong Pieter Mulder untuk aransemennya. Kalau penyanyinya Elektra Gontsjarova," ujarnya. Gontsjarova seorang Belanda yang tak fasih bahasa Indonesia. Ia melafalkan huruf 'E' dalam kata 'berjalan' menjadi lafal 'E' dalam kata 'sate'. Syair dalam 'Darah Rakyat' itu berbunyi, antara lain, 'Kita bersumpah pada rakyat, kemiskinan pasti hilang. Kaum pekerja akan memerintah, dunia baru pasti datang.' Sedangkan syair dalam mars Partai Murba, antara lain, 'Ruji penjara sudahlah tua, tali gantungan sudah usang. Ini hari penghabisan bagi abad penindasan.' Harry sengaja memutar ulang mars kedua partai kiri itu bukan untuk menyamakan sama sekali. Ia tahu, Tan Malaka sosok kontroversial yang bahkan dibenci oleh PKI sampai era DN Aidit. (persda netrowk/yul)

Sumber : http://yuli-ahmada.blogspot.com/2007/08/pemerintah-uji-dna-tan-malaka.html

Read More..