TAN MALAKA DAN KEBANGKITAN NASIONAL

Oleh : Zulhasril Nasir

Ada satu soal yang selalu mengganjal kebanyakan orang apabila membincangkan Tan Malaka, yakni apakah dia seorang nasionalis atau komunis? Jika pertanyaan itu terjawab, sangatlah relevan menghubungkan pemikiran dan sosok Tan Malaka pada hari- hari peringatan Kebangkitan Nasional sekarang ini.

Manusia Tan Malaka adalah contoh pemimpin yang berjuang dan melahirkan gagasan bernas untuk kesejahteraan bangsa tanpa pamrih. Secara sosiologis, Tan Malaka bukanlah seorang komunis, tetapi perantau yang telah dibekali dasar keislaman yang kuat dari alam Minangkabau. Sebagai perantau berpendidikan, ia berpikir dinamis, selalu mempertanyakan dan mencari gagasan baru untuk bangsanya yang sedang dijajah. Mempertanyakan adalah melakukan kritik tentang apa saja di luar logika dan kepatutan, dan karena itu pula Tan Malaka sangat percaya kepada kekuatan dialektika berpikir persoalan kemasyarakatan dapat dipecahkan dengan baik.

Bagi para pelajar Islam di Ranah Minang (Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang) yang gandrung perubahan tahun 1920-an dan masuknya pemikiran modern Islam Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk dari Timur Tengah, rasionalitas gagasan Tan Malaka bagai yang ditunggu-tunggu. Pemuda dan pelajar memakainya sebagai upaya menentang penjajahan dan pemikiran kolot. Berpikir maju dan radikal ini bagaimanapun menimbulkan konflik di antara para tokoh pembaru pendidikan sebelumnya dan para pelajar Islam—dan para pakar menyebutnya para pelajar tersebut bagian dari Kiri-Islam dan tentu saja bukanlah berfaham komunis, atau sebagaimana komunisme yang kita persepsikan dewasa ini.

Sebagaimana dikatakan Hassan Hanafi al Yassar al Islam tentang Kiri-Islam, sebenarnya prinsip sosialisme yang ada dalam Al Quran dan Nabi Muhammad telah mengkhotbahkan sejak 12 abad sebelum Marx dilahirkan.

Sambutan luar biasa pelajar Thawalib di Sumatera Barat terhadap Tan Malakaisme tanpa kehadiran sosoknya di sana membuktikan juga adanya benang merah keislaman, keminangkabauan, dan Tan Malaka. Karena itulah Partai Rakyat Indonesia (Pari), Volksfront, Persatuan Perjuangan, adalah bagian sikap perjuangan pemuda di sana.

Ketidaksetujuan Tan Malaka terhadap pemberontakan Silungkang (1927) dan pemberontakan Banten (1926)—yang sesungguhnya adalah gerakan pemuda Kiri-Islam bercampur dengan unsur PKI—menunjukkan Tan Malaka sebenarnya lebih rasional dan bukanlah bagian dari PKI, sebagaimana yang dituduhkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Madilog”

Dialektika berpikir itulah yang menjadi landasan berpikir Tan Malaka dalam buku Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika). Katanya, logika dan dialektika bergantung pada materialisme, sebaliknya materialisme bersangkut paut dengan dialektika dan logika.

Matter atau benda memiliki sifat bergerak takluk pada hukum gerakan (dialektika) dan hukum berhenti, yakni logika. Dasar berpikir demikianlah yang membuat Tan Malaka berbeda pendapat dengan Stalin. Ia lebih menitikberatkan cara berpikir dalam berjuang. Cara berpikir yang dimaksud adalah dinamika hukum berpikir, suatu yang berubah mengikuti dialektika. Madilog merupakan cara berpikir untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa dogma.

Jika Stalin menganggap pan-Islamisme merupakan bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya sebagai kekuatan dan ideologi. Menurut Tan Malaka, tidaklah perlu menerjemahkan pan-Islamisme sebagai urusan khalifah di dunia Arab saja, tetapi juga perjuangan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa Muslim yang tertindas di mana saja. Bukti praktik cara berpikir itu tampak pula ketika PKI memberontak di Madiun (1948), Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangan tetap tidak menjadi bagian dari Muso dan Alimin. Dia dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya dengan sengaja.

Selama 20 tahun berpetualang sebagai orang pelarian dan 10 tahun di Tanah Air, lalu melahirkan gagasan-gagasan brilian, seperti Naar de Republiek Indonesia (1924) yang mendahului Hatta dan Soekarno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1930 dan Kearah Indonesia Merdeka, 1932), Madilog, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara, Massa Aksi, Uraian Mendadak, dan puluhan tulisan lainnya, bertumpu pada bagaimana membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tan Malaka tidak hanya bicara, tapi dengan bukti, ia bukanlah pemimpin flamboyan dan gagah di podium, tetapi ia membangun sekolah rakyat di Semarang, Purwokerto, Bandung, Yogyakarta, dan Batavia, selama dua tahun di Jawa sebelum dibuang ke Belanda (1922).

Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Syahrir yang hanya menguntungkan Belanda—bagi saya cukup sudah bukti Tan Malaka adalah seorang nasionalis sejati daripada seorang komunis. Kita harus menerimanya bahwa marxisme telah juga dipakai para pejuang yang lain (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain) dalam memerdekakan bangsa.

Merdeka 100 persen adalah sikap politik dan ekonomi Tan Malaka yang dapat disarankan menjadi bahan bacaan bagi para pemimpin sekarang ini. Berdaulat sepenuhnya secara politik dan ekonomi, artinya bebas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan ekonomi asing sebagaimana yang dinyatakan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5 Januari 1946, 62 tahun lalu.

Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Barang impor tidak harus menyaingi industri dalam negeri. Kalau perlu dilarang sama sekali. Kekayaan penjajah Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun tidak perlu lagi dihiraukan dengan diplomasi, pemerintah haruslah menyita kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah, untuk mengawasi modal asing, kita harus merdeka 100 persen.

Dalam bidang ekonomi, jelas sekali Persatuan Perjuangan/ Tan Malaka mempertanyakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu secuil contoh konsep kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tan Malaka yang selalu aktual sampai sekarang.

Apakah yang dimaksud dengan ”dikuasai” itu adalah dikelola negara? Kalau begitu, apakah kelak negara akan menerima modal asing memasuki perusahaan yang dikuasai negara? Kalau ya, bagaimana kedudukan modal asing itu terhadap negara?

Sejarah telah membuktikan, era Soekarno tanpa/sedikit modal asing, era Soeharto perekonomian dikuasai ”keluarga” dan kapitalis konco (ersatz capitalism), dan era setelah reformasi ekonomi serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijual dan dikuasai modal asing. Rakyat di mana? Pikiran-pikiran Tan Malaka tetap masih relevan untuk dirujuk kembali para pemimpin kita.

ZULHASRIL NASIR Guru Besar UI

Sumber : Kompas (Senin, 7 Juli 2008)

Read More..

TENTANG TAN MALAKA

Oleh : Sabam Siagian

Tulisan Prof Zulhasrul Nasir, ”Tan Malaka dan Kebangkitan Nasional” (Kompas, 7/7/2008) merupakan sumbangan menarik untuk memperkaya pengetahuan kita dalam rangka ”100 Tahun Kebangkitan Nasional”.

Namun, ada dua catatan serius yang perlu dikemukakan guna menghindari kesalahpahaman. Pertama, kutipan berikut mencerminkan bias penulis dan juga kurang menguasai fakta. Tulisnya, ”Dia (Tan Malaka) dan pasukannya tetap berperang menghadapi agresi Belanda. Maka, sangat disayangkan TKR waktu itu kemudian membunuhnya di sebuah desa di Kediri (1949) dan menghilangkan jejaknya.”

Kegiatan politik Tan Malaka

Sejarawan Belanda, Dr Harry A Poeze, dalam biografi Tan Malaka, jilid 3–hal 1442 (judul, Verguisd en Vergeten–Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949) secara rinci mengurai kegiatan politik Tan Malaka pada awal 1949 di daerah Kediri setelah tentara Belanda (KL/KNIL) melancarkan Serangan Umum ke-2 pada 19 Desember 1948. Pasukan TNI—Tentara Nasional Indonesia (TKR, Tentara Keselamatan Rakyat sudah ganti nama)—yang diandalkan Tan Malaka adalah batalion Sabarudin yang bertindak independen dan lebih sibuk mendukung dan mengamankan agitasi Tan Malaka ketimbang menghadapi pasukan Belanda.

Tan Malaka mengaitkan diri dengan Gabungan Pemuda Proklamasi (GPP), Rakyat Murba Terpendam, dan menyebarkan pamflet-pamflet dengan mencantumkan sebagai sumbernya: Markas Murba Terpendam.

Baik dalam pamflet-pamflet itu maupun dalam berbagai pidato, Tan Malaka beragitasi: (a) Presiden Soekarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta setelah ditawan militer Belanda pada 19 Desember 1948 dan dalam tahanan Belanda sudah hilang keabsahannya sebagai pemimpin-pemimpin Revolusi Indonesia. Dialah yang kini berhak sebagai Pemimpin Revolusi Indonesia berdasarkan Testamen Politik yang ditandatangani Soekarno–Hatta di Jakarta, Oktober 1945; (b) tidak mengakui pemerintahan darurat yang dipimpin Sjafrudin Prawiranegara di Sumatera; (c) suatu tentara gerilya rakyat perlu dibentuk yang menolak politik perundingan.

Dalam pertemuan di Desa Prambon (sebelah Utara Kediri) 9 Februari 1949 malam, Tan Malaka dalam suatu pidato panjang menandaskan, peran Soekarno- Hatta telah selesai. Dan, suatu pemerintahan rakyat yang kuat harus segera dibentuk. Sementara itu, mayor Sabarudin dalam berbagai pamflet mengumumkan, presiden Indonesia bukan lagi Soekarno tetapi Tan Malaka.

Kolonel Sungkono, panglima dan gubernur militer Jawa Timur yang memikul wibawa penuh setelah Panglima Besar Letjen Sudirman, menyatakan dalam pidato 19 Desember 1948, hukum darurat perang diberlakukan. Dia menerima laporan dari Surachmad, komandan brigade Kediri, tentang agitasi Tan Malaka berdasar laporan pandangan mata mayor Yonosewojo yang hadir dalam pertemuan di Desa Prambon. Sungkono menugaskan Surachmad untuk menyelesaikan persoalannya.

Penting mengutip butir pertimbangan dalam perintah Mayor Surachmad sebagai komandan Wehrkreisse (Zona Pertahanan) dikeluarkan pada 13 Februari 1949 pukul 10:00 pagi. ”Memerhatikan gerakan yang dipimpin Tan Malaka cs yang telah membahayakan perjuangan Republik Indonesia di bidang politik dan militer, baik di dalam maupun di luar negeri.” Patut diingat, TNI dan rakyat sedang menghadapi agresi umum Belanda yang mendesak ke wilayah Selatan Jawa Timur.

Perintah dasar ini lalu dilaksanakan berdasarkan hukum darurat perang untuk mengeksekusi Tan Malaka. Menurut penelitian Dr Poeze, Tan Malaka dieksekusi pada malam 21 Februari 1948 di desa Selopanggung (dekat desa Madjo), sebelah Tenggara Kediri oleh letnan dua Sukotjo.

Dalam konteks uraian historis ini, kalimat ”... Maka amat disayangkan TKR saat itu lalu membunuhnya
(!? SSg) di sebuah desa di Kediri...” amat tendensius.

Kombinasi diplomasi

Catatan kedua tentang kutipan, ”Tan Malaka konsekuen dengan sikapnya yang tidak memercayai politik kompromi (diplomasi) yang dijalankan Hatta dan Sjahrir yang hanya menguntungkan Belanda....”

Agaknya penulis mendukung sikap politik demikian tanpa meneliti lebih dulu pemikiran geopolitik Sutan Sjahrir maupun situasi kondisi yang mendorong Wapres/PM Moh Hatta setuju menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Agustus-November 1949).

Sebelum Sjahrir menjadi PM pertama RI (November 1945), ia menulis brosur Perjuangan Kita. Di dalamnya Sjahrir menekankan, (a) bentuk geografis RI sebagai negara kepulauan yang amat luas, tetapi Jawa dan Sumatera berdasar demografi dan sumber ekonomi merupakan wilayah jantung; (b) Indonesia berada dalam radius pengaruh Inggris dan Amerika Serikat.

Bung Sjahrir berunding dengan Belanda berdasarkan pandangan geopolitik yang realistik. Perjanjian Linggajati (diparaf November 1946, ditandatangani Maret 1947) mencantumkan Kerajaan Belanda mengakui eksistensi de facto RI di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera (Pasal I). Delegasi RI berhasil memasukkan kemungkinan ”Arbitrase” kalau dua belah pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang timbul (Pasal XVII).

Dua pasal itulah yang menyudutkan Belanda di panggung internasional, saat Belanda melancarkan Serangan Umum Juli 1947 dan melanggar Perjanjian Linggajati. Akibatnya, konflik RI-Belanda diagendakan di Dewan Keamanan PBB. Utusan khusus RI, Sutan Sjahrir, diberi kesempatan bicara di Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success pada 14 Agustus 1947. Dan, dalil Belanda bahwa konflik RI-Belanda adalah ”masalah dalam negeri” melalui diplomasi Bung Sjahrir yang efektif berhasil dinetralisasi.

Memang dapat dikatakan, Moh Hatta sebagai Ketua Delegasi RI ke KMB di Den Haag seperti memberi konsesi terlalu besar: beban utang yang diwarisi, status quo tentang Irian Barat selama satu tahun. Namun, di sisi positifnya harus dicantumkan: Belanda mengakui eksistensi Indonesia Merdeka yang berdaulat yang meliputi wilayah eks Hindia Belanda. Dan, yang amat penting: utusan RI di Komisi Militer, Dokter Johanes Leimena dan Kol TB Simatupang, berhasil memperjuangkan TNI diakui sebagai satu-satunya organisasi militer dalam Republik Indonesia Serikat.

Dengan demikian, tiap masalah dengan Belanda adalah sengketa antardua negara berdaulat yang jika terpaksa, diselesaikan dengan cara militer. Itulah yang hampir terjadi secara terbuka tahun 1962. Ternyata, kombinasi diplomasi dan perjuangan akhirnya melahirkan Indonesia Merdeka.
Sabam Siagian Redaktur Senior The Jakarta Post

Sumber : Kompas (Sabtu, 12 Juli 2008

Read More..

Harry Poeze: TNI Membunuh Tan Malaka

Selama 20 tahun sejarawan Belanda Harry Poeze mencari makam Tan Malaka. Pembunuhnya mantan wali kota Surabaya.

Pemakaman itu terletak di atas bukit. Batu besar tinggi menjulang, lebih tinggi dari pohon kelapa, melintang di tengah bukit. Batu inilah yang menginspirasi para pembabat dusun untuk memberi nama kampungnya Selopanggung.

"Selo" dalam bahasa Jawa berarti "batu", sedangkan "panggung" bermakna "berdiri" atau "tempat pentas". Jadi, Selopanggung bisa diartikan sebagai
batu yang berdiri tegak. Dusun ini terletak di Kecamatan Semen, berjarak sekitar 20 kilometer sebelah Barat kota Kediri.

Untuk menuju dusun ini orang harus melewati jalan menurun yang curam. Jika lewat selintas di jalan utama, kita tak menduga bahwa di bawah jalan curam tersebut terdapat dusun yang cukup besar. Nah, makam Mbah Selo, perintis dusun Selo, masih harus dicapai dengan menyusuri sungai kecil berbatu, kemudian turun ke sungai besar, naik ke bukit, sampai ke batu jangkung itu, lalu belok kiri dan seratus langkah kemudian baru tiba di makam.

Ada dua pohon kamboja di makam itu. Pertama sudah sangat tua, lebih dari seratus tahun. Satunya lagi lebih muda. "Di bawah pohon kamboja tua inilah Mbah Selo dimakamkan. Sedangkan yang di bawah pohon kamboja yang agak muda itu, terdapat makam tawanan yang dibunuh tentara dan buku-bukunya dibakar," kata Mbah Tolu, 68 tahun.

Ke dusun ini pula sejarawan Belanda Harry Poeze, 60 tahun, dua kali datang. Pertama, pada awal 1990-an dan kedua, dua tahun lalu. Direktur KITLV Press (Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara) ini telah 20 tahun mencari makam Tan Malaka. Baru di dusun itulah ia yakin bahwa "tawanan yang dibunuh tentara" seperti disebutkan Mbah Tolu itu adalah Tan Malaka.

Mbah Tolu ingat, saat itu ia berumur 10 tahun, ada serombongan tentara yang dipimpin Letnan Dua Soekotjo memasuki kampungnya. Bersama rombongan pasukan itu terlihat seorang laki-laki yang kata Tolu, "tangannya ditali, seperti tawanan. Mungkin itu yang bernama Tan Malaka."

Poeze mengatakan, penulis Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika), kitab yang menghubungkan cara berpikir ilmu pengetahuan dengan kebudayaan Indonesia dan gerakan revolusi, itu ditangkap dan ditembak mati di Selopanggung pada 21 Februari 1949. "Dia ditembak atas perintah Letnan Dua Soekotjo dari Batalyon Sikatan bagian Divisi Brawijaya," ucap Poeze. "Soekotjo terakhir berpangkat brigadir jenderal dan pernah menjadi Wali Kota Surabaya."

Temuan Poeze ini menggugurkan cerita bertahun-tahun yang menyebutkan Tan Malaka mati ditembak di tepi sungai Brantas di wilayah Kediri. Tesis ini juga merevisi dugaan bahwa pasukan Partai Komunis Indonesia berada di belakang pembunuhan itu. Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi, misalnya, dalam buku Sukarni dalam Kenangan Teman-temannya, menyebutkan bahwa pasukan Pesindo (PKI) membunuh Tan Malaka lantaran tak menginginkan Tan Malaka yang telah mendapat testamen dari Bung Karno menjadi presiden. Soekarno pada awal September 1945 memang mengeluarkan testamen yang menyebutkan "bila saya dan Hatta terhalang memimpin revolusi, saudara Tan Malaka melanjutkan memimpin revolusi."

Cerita kematian Tan Malaka itu mengisi salah satu bagian dari buku setebal 2.200 halaman yang telah ia luncurkan akhir Juli lalu. Buku berbahasa Belanda itu berjudul Vurguisden Vergeten, Tan Malaka, De linkse Beweging en Indonesische Revolution 1945-1949 (Tan Malaka, Dihujat dan Dilupakan, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949). Terjemahan Indonesia buku tersebut paling cepat baru akan diluncurkan Desember nanti.

Poeze yang telah 36 tahun meneliti Tan Malaka itu bercerita tentang periode akhir hidup tokoh yang disebut Muhammad Yamin sebagai "Bapak Republik Indonesia" ini. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan bahwa Tan Malaka dibunuh di Selopanggung dan bukannya di tepi kali Brantas?

Saya memeriksa satu persatu berbagai versi kematian Tan Malaka. Seluruhnya ada delapan versi. Ada yang menyebut bahwa Tan Malaka mati di tepi sungai Brantas. Ini versi yang terbanyak disebut. Ada pula versi yang ditulis seseorang pada 1980-an yang mengaku sebagai penembak Tan Malaka. Saya ketemu dia dan saya tanya seperti apa Tan Malaka yang dia tembak mati. Saya tahu persis dia salah. Nah, kemudian ada keterangan dari seorang tentara yang menyebut bahwa salah seorang hakim mahkamah militer luar biasa adalah pelaku penembakan itu. Dia tak menyebutkan namanya, karena dia takut. Maklum saat itu zaman Orde Baru. Saya cari seluruh daftar nama hakim dan satu per satu saya telusuri riwayat mereka. Saya tahu Tan Malaka pernah membangun markas gerilya di Kediri. Saya cari siapa hakim yang pernah bertugas di wilayah Kediri. Ketemu. Orang itu bernama Hendrotomo. Tapi saat itu saya belum sempat wawancara dia. Hendrotomo keburu meninggal. Sesudah meninggal, tentara yang ketakutan itu baru mengaku terus terang bahwa orang yang dia maksud adalah Hendrotomo. Ini benar-benar sejarah yang rumit, dan saya menelitinya persis seperti pekerjaan detektif.

Lalu bagaimana Anda menguji kebenaran informasi itu?

Anggota TNI ini menyebut pada 1949 itu Hendrotomo merupakan anggota Batalyon Sikatan pimpinan Soerahmat. Saya segera menghubungi Soerahmat yang pada 1980-an itu masih hidup. Tapi Soerahmat tak banyak menjawab. Ia cuma menyebut lupa. Daerah-daerah yang dikuasai batalyon ini di Kediri saya datangi. Saya keluar masuk desa, tanya ke lurah-lurah dan orang-orang tua yang mengenal seluk beluk batalyon ini. Sampai di sini belum ketemu Dusun Selopanggung dan nama Letda Soekotjo. Lalu dari beberapa orang partai Murba (partai yang didirikan Tan Malaka), saya mendapat beberapa nama orang yang menjadi pengawal Tan Malaka saat lari dari markasnya di Desa Belimbing karena serbuan TNI dari divisi Brawijaya, dan pada saat yang sama Belanda masuk ke Kediri pada agresi II. Pengawal Tan Malaka yang saya wawancarai itu bernama Jakfar dan Soekatma. Mereka ikut mengawal Tan Malaka hingga dekat Selopanggung, sebelum akhirnya melarikan diri dan meninggalkan Tan Malaka sendirian. Kaki Tan Malaka saat itu terluka sehingga tak bisa lari.

Berikutnya, dari seorang bekas tentara teritorial yang tahu persis daerahnya menyebut bahwa Tan Malaka ditahan Soekotjo dan ditembak mati di Selopanggung. TNI waktu itu punya dua bagian: fungsional dan teritorial. TNI fungsional diberi tunjangan yang baik. Tentara teritorial yang berpangkat sangat rendah tak bersimpati pada TNI fungsional karena mereka tak diberi amunisi. Sumber saya ini tampaknya tak menyukai kiprah Soekotjo. Ia pun dengan mudah menceritakan penangkapan Tan Malaka. Cerita ini mirip dengan semua informasi yang terdapat dari berbagai sumber. Inilah gambar yang benar dari pelbagai versi kejadian.

Jadi siapa yang menembak: Soekotjo atau Hendrotomo?

Hendrotomo itu atasan Soekotjo. Dialah yang mempertanggungjawabkan tindakan Soekotjo pada atasannya, Soerahmat. Buku biografi Soerahmat yang diterbitkan anaknya, Suyudi Soerahmat, pada 2000, menuliskan dengan jelas, ada sebuah laporan dari bawahan Soerahmat bernama Hendrotomo. Di situ disebutkan Soerahmat bertanya pada Hendrotomo: bagaimana dengan Tan Malaka? Hendrotomo bilang, "sudah dibereskan dan dikuburkan". Ada proses? Hendrotomo bilang "ada proses". Proses yang dimaksud di sini adalah pengadilan militer yang dilakukan oleh Soekotjo. Tentu saja ini pengadilan main-main.

Anda bertemu Soekotjo?

Tidak. Dia sudah meninggal pada 1980-an. Dia pernah menjadi Wali Kota Surabaya dan berpangkat terakhir Brigadir Jenderal. Saya hanya bertemu dengan istri Soekotjo. Saya tanya pada dia, apakah tahu hubungan antara Soekotjo dan Tan Malaka? Dia tidak tahu. Ini bisa dimengerti karena perkawinan keduanya terjadi jauh sesudah penembakan. Soekotjo tidak bercerita pada istrinya. Nah, buku ini mengungkap peran Soekotjo. Saya berharap istri dan keluarga Soekotjo tidak marah ketika saya tulis Soekotjo adalah pembunuh Tan Malaka. Ini kenyataan sejarah.

Soekotjo menembak atas inisiatif sendiri atau atas perintah atasannya?

Menurut saya, itu atas inisiatif sendiri, bukan karena perintah Hendrotomo atau atasannya lagi. Dua orang ini, Soekotjo dan Hendrotomo, adalah orang kanan dan sangat membenci semua orang kiri. Sewaktu pemberontakan Madiun mereka sangat membenci orang kiri. Hendrotomo dan Soekotjo tak bisa membedakan orang kiri dan orang radikal kiri. Soekotjo tahu bahwa orang yang dia tahan adalah Tan Malaka, orang kiri yang berbahaya. Dengan regu yang kecil, pasukan Soekotjo waswas. Kalau tidak ditembak, maka mereka yang akan ditembak bila bertemu dengan orang-orang Tan Malaka. Maka regu Soekotjo ini pun memutuskan sendiri.

Hanya saja, pembunuhan itu mungkin tak akan terjadi jika tak ada perintah Soengkono, panglima divisi Brawijaya di Jawa Timur yang mengirimkan radiogram ke daerah-daerah bahwa aktivitas gerakan Tan Malaka berbahaya dan harus dihentikan. Ini kata-kata yang abstrak. Bisa ditafsirkan macam-macam. Perintahnya yang jelas adalah agar markas Tan Malaka di desa Belimbing, Kediri, harus diduduki dan batalyon Sabarudin yang melindungi Tan Malaka dibubarkan. Dalam perintah itu juga disebut mereka harus ditahan dan jika ada perlawanan bisa dipakai hukum militer. Mungkin Soekotjo menafsirkan perintah "hukum militer" sebagai tembak mati.

Saat itu pimpinan TNI tahu persis penangkapan Tan Malaka oleh Soekotjo?

Tidak. Komunikasi sangat terbatas. Hanya ada satu kurir antara kompi satu dengan kompi lain. Tidak ada radio. Makan waktu beberapa hari untuk pergi. Dalam waktu yang terbatas itu, Soekotjo beraksi sendiri, tanpa konfirmasi dari atasannya.

Bagaimana ceritanya Tan Malaka ditangkap di Selopanggung, sementara di Belimbing sebetulnya dia sudah terkepung?

Pada mulanya, divisi Brawijaya mengepung markas Belimbing. Tapi ketika tengah mengepung itulah datang serangan dari Belanda. Pasukan pengepung dan 50 pengawal Tan Malaka, termasuk anggota batalyon Sabarudin, lari tunggang langgang. Rombongan Tan Malaka terpecah empat. Tan Malaka dikawal enam orang. Mereka bergerak sekitar 60 kilometer ke arah Selatan mencari kesatuan yang bersimpati pada Tan Malaka. Tapi mereka harus melewati satu daerah yang dikuasai oleh pasukan yang membenci orang-orang kiri. Inilah kesatuan batalyon Sikatan. Di Selopanggung mereka bertemu regu Soekotjo. Enam pengawal Tan Malaka lari. Empat ke arah Sungai Brantas, dua lagi ke arah Selatan dan selamat. Tiga dari empat orang yang ke sungai Brantas ditembak mati. Seorang lagi melompat ke kali, berenang, dan selamat. Orang yang selamat inilah yang menjadi sumber saya. Kisah penembakan di tepi sungai Brantas itu kemudian dipercaya sebagai kisah kematian Tan Malaka. Padahal salah.

Mengapa TNI menilai Tan Malaka dan Sabarudin berbahaya?

Tan Malaka ke Belimbing untuk bergerilya. Saya bertemu sekitar 10 orang yang masih ingat kehadiran Tan Malaka di Belimbing. Di desa ini, Tan Malaka banyak menulis pamflet yang ia beri nama Dari Markas Murba Terpendam. Dia bikin pamflet yang mengecam Soekarno-Hatta yang bersedia ditahan begitu saja oleh Belanda dalam agresi II pada Desember 1948. Tan Malaka menilai keduanya mengkhianati republik karena tidak memutuskan bergerilya melawan Belanda. Dalam kondisi RI tanpa presiden dan wakil presiden itulah Tan Malaka menggunakan testamen dari Bung Karno. Dia mengajak rakyat perang gerilya melawan Belanda sebagaimana dilakukan Soedirman. Dari markas itu pula, Tan Malaka mengkritik divisi Brawijaya yang pengecut dan tak peduli pada kepentingan rakyat. Kritik ini tak disukai Soengkono yang kemudian mengeluarkan perintah penangkapan Tan Malaka.

Kenapa Tan Malaka memilih ikut Sabarudin ke Kediri?

Ini juga teka-teki untuk saya. Sesudah ditahan di 15 tempat selama dua tahun sejak Juli 1946, Tan Malaka dibebaskan, tanpa diberi amnesti oleh Soekarno. Saat itu Tan Malaka ditahan karena mengecam politik Soekarno yang tak revolusioner. Tapi ketika dibebaskan, Tan Malaka kemudian dipakai oleh Soekarno untuk menghadang politik PKI. Waktu itu dari Moskow, Muso dikirim untuk mendirikan Republik Indonesia-Sovyet. Tan Malaka dibebaskan untuk mendirikan salah satu alternatif kiri untuk melawan Muso. Lalu terjadi pemberontakan PKI Madiun pada akhir September 1948. Soekarno menumpas Muso. Pada 7 November 1948 pun Tan Malaka mendirikan partai Murba. Dia bukan ketua, tapi duduk di dewan partai. Sesudah terbentuk, kemudian ia memutuskan berkeliling daerah. Kebetulan waktu itu ada undangan dari batalyon Sabarudin untuk pergi ke Jawa Timur. Sabarudin menjamin keamanan Tan Malaka. Dia naik kereta api khusus dengan 50 pengawal dari Yogyakarta ke Kediri. Tan Malaka pergi ke sana antara November-Desember 1948, dan sibuk mendirikan organisasi pertahanan rakyat, dengan fokus kerja sama antara rakyat biasa dan kesatuan militer. Ini adalah perwujudan dari ide Tan Malaka dalam bukunya, Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi). Dalam buku itu disebut perlunya dibentuk pertahanan rakyat. Tapi gagasan itu baru dalam tahap awal, Belanda keburu datang.

Saya juga bertanya kenapa ikut Sabarudin? Padahal Sabarudin dikenal sebagai seorang aneh, gila, dan bahkan psikopat. Dia sebetulnya orang pintar, ikut sekolah Belanda, tapi otaknya terganggu. Dia tentara yang sangat mengagumi Tan Malaka. Tapi perilakunya aneh. Setiap ada tawanan, dia ingin menembak mati. Dia juga disebut senang minum darah musuh. Tindakan Sabarudin yang keterlaluan itu sebetulnya yang menyebabkan Soengkono membubarkan batalyon Sabarudin. Sebagai bagian dari divisi Soengkono, Sabarudin lebih memilih jalan sendiri. Aneh sekali, Tan Malaka yang intelektual dan mengerti betul gerakan revolusi ikut seorang psikopat. Ini kesalahan besar.

Sabarudin mati dalam pengejaran divisi Soengkono?

Tidak. Dia berhasil lolos. Dia sangat marah mendengar kematian Tan Malaka. Kembali menyusun batalyon, dia kemudian menghabisi anggota batalyon yang membantu Soerahmat. Giliran Soerahmat marah besar. Sabarudin ditangkap di Surabaya dan diputuskan diadili di Madiun. Di tengah jalan, atas perintah Soerahmat, dia ditembak mati pada November 1949.

Setelah makam ketemu apa rencana berikutnya?

Saya sudah menyerahkan kepada Departemen Sosial untuk menelusuri di sebelah mana sebenarnya makam Tan Malaka di Selopanggung. Makam harus dibongkar dan diuji DNA. Keluarga Tan Malaka sudah bersedia diambil sampel darahnya. Semua terserah pemerintah Indonesia, apa mau memindahkan makam itu atau tetap mempertahankannya di sana.

Read More..

Pemerintah Akan Uji DNA Tan Malaka

Pemerintah Akan Uji DNA Tan Malaka

Pemerintah melalui Departemen Sosial berniat membentuk tim forensik untuk menguji Deoxyribonucleic Acid (DNA) pejuang kiri Tan Malaka yang menurut sejarawan Belanda Harry A Poeze, kerangkanya dikubur di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. "Pak Menteri (Bachtiar Chamsyah) sangat menghormati hasil penelitian ini. Beliau setuju membentuk tim forensik untuk meneliti DNA Tan Malaka," kata Direktur Jenderal Kelembagaan Depsos Prof Dr Gunawan Sumodiningrat di Gedung Juang, Senin (30/7).

Gunawan di gedung itu dalam rangka menghadiri peluncuran tiga jilid buku terbaru karangan Harry A Poeze berjudul 'Verguisd en Vergeten, Tan Malaka, De linkse Beweging en Indonesische Revolutien 1945-1949' atau 'Dihujat dan Dilupakan: Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949'. Edisi bahasa Indonesianya sedang diterjemahkan Hersri Setiawan, sastrawan kiri yang dipenjara di Pulau Buru antara 1969-1978, dan jilid pertama buku itu akan terbit paling cepat Januari 2008.

Menurut Gunawan, Menteri Bahctiar sejatinya berniat hadir di acara kemarin tapi mendadak diajak Presiden Susilo ke Cianjur, kemarin. Sedangkan menurut Harry, jika tim forensik itu kelak terbentuk, uji DNA Tan Malaka akan dicocokkan dengan seorang keponakannya bernama Zulfikar. "Pak Zulfikar ini anak dari Pak Kamaruddin Rasad, adik Tan Malaka," kata Harry. Zulfikar juga hadir di Gedung Juang. Dosen itu jadi salah satu narasumber Harry sejak 35 tahun silam. Tapi, dia baru diberitahu ihwal lokasi kuburan Tan Malaka sekitar sebulan lalu. "Tan Malaka tidak menikah sampai akhir hayatnya. Jadi, hanya saya yang paling dekat hubungan darahnya," kata Zulfikar.

Rencananya, jika sudah ada kepastian soal kerangka Tan Malaka, Departemen Sosial akan memindahkannya ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. "Tapi itu terserah pemerintah," kata Harry. Harry menuturkan, kesimpulan soal lokasi kuburan Tan Malaka diperolehnya dari banyak sumber, mulai dari para mantan aktivis Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan para veteran perang sampai dokumen di Kodam V/Brawijaya. "Saya bekerja seperti detektif," katanya, tersenyum. Ia berkesimpulan, prasasti di pinggir Kali Brantas dalam kota Kediri yang selama ini dipercaya sebagai lokasi eksekusi Tan Malaka, tidaklah benar. "Itu tempat pembunuhan tiga pengawal Tan Malaka, yang kemudian dibuang ke sungai," katanya.

Ia akhirnya sampai di Desa Selopanggung, sekira 20 Km di sebelah barat Kediri. Jalan menuju desa di lereng Gunung Wilis itu tidak dapat dimasuki kendaraan roda empat. Di desa itulah, pada 21 Februari 1949, dibantai satu pasukan yang dipimpin Soekotjo atas perintah sebuah divisi yang dipimpin Soengkono. Soekotjo kelak jadi wali kota pertama Surabaya di zaman Orde Baru.

Menurut Harry, motivnya adalah perselisihan paham di kalangan tentara, bukan atas perintah Soekarno-Hatta atau Jenderal Sudirman. Meskipun, Tan Malaka adalah penentang utama politik diplomasi Soekarno-Hatta. Seperti diketahui, Soekarno-Hatta pada masa revolusi fisik tidak berbaur dengan rakyat untuk bergerilya melawan agresi militer Belanda. Keduanya justru tidak melawan ketika dibuang ke luar Jawa. Sedangkan pimpinan tentara Jatim justru mendukung mereka. "Tan Malaka bilang, seperti Sudirman, seharusnya mereka ikut gerilya," tutur Harry. Sebelum ditangkap tahun 1949 itu, Tan Malaka juga pernah ditangkap tentara di bawah pimpinan Abu Bakar Lubis pada Maret 1996 atas tuduhan kudeta.

Saat itu, Muhammad Yamin sebagaimana terbaca dalam dokumennya yang dihibahkan ke Arsip Nasional RI, juga ikut mengecam tindakan sewenang-wenang rezim Sukarno-Hatta melalui pernyataan pers. Yamin sendiri kemudian dituduh kudeta oleh rezim Sukarno dalam Peristiwa 3 Juli 1946. Namun, sebagaimana dicatat sejarah, Yamin setelah itu justru jadi loyalis Sukarno dengan menjadi aneka menteri berkali-kali. Sedangkan terhadap Tan Malaka, Sukarno menggelarinya sebagai pahlawan nasional 14 tahun setelah kematiannya.

Ihwal benar-tidaknya pelaku pembunuhan Tan Malaka ini, Harry juga coba bertanya kepada janda Soekotjo yang tinggal di kawasan Darmo, Surabaya. "Tapi dia mengaku tidak tahu karena kejadiannya sebelum mereka menikah," kata Harry. Ia tak sempat bertanya kepada anak-anak Soekotjo barangkali pernah bercerita soal peristiwa itu.

Ada yang menarik dalam peluncuran buku kemarin. Harry untuk pertama kalinya memperdengarkan mars Partai Komunis Indonesia (PKI) berjudul 'Darah Rakyat' dan mars Partai Murba. "Saya minta tolong Pieter Mulder untuk aransemennya. Kalau penyanyinya Elektra Gontsjarova," ujarnya. Gontsjarova seorang Belanda yang tak fasih bahasa Indonesia. Ia melafalkan huruf 'E' dalam kata 'berjalan' menjadi lafal 'E' dalam kata 'sate'. Syair dalam 'Darah Rakyat' itu berbunyi, antara lain, 'Kita bersumpah pada rakyat, kemiskinan pasti hilang. Kaum pekerja akan memerintah, dunia baru pasti datang.' Sedangkan syair dalam mars Partai Murba, antara lain, 'Ruji penjara sudahlah tua, tali gantungan sudah usang. Ini hari penghabisan bagi abad penindasan.' Harry sengaja memutar ulang mars kedua partai kiri itu bukan untuk menyamakan sama sekali. Ia tahu, Tan Malaka sosok kontroversial yang bahkan dibenci oleh PKI sampai era DN Aidit. (persda netrowk/yul)

Sumber : http://yuli-ahmada.blogspot.com/2007/08/pemerintah-uji-dna-tan-malaka.html

Read More..